serf-dediennesante.com – Diktahui dari situs slot gacor mgo777, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta membagikan bujet sekitar Rp3,9 triliun untuk tangani banjir lewat program normalisasi sungai dan perawatan infrastruktur pengaturan banjir.
“Bujet untuk pengatasan banjir didistribusikan lebih kurang Rp3,9 triliun, yang diprioritaskan pada normalisasi sungai dan infrastruktur pengaturan banjir,” tutur Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Hendri saat dikontak di Jakarta, Rabu.
Dalam kerangka efisiensi bujet, lanjut ia, Pemerintah provinsi DKI Jakarta masih tetap jadikan pengatasan banjir sebagai satu diantara program fokus.
Pemerintah provinsi DKI pastikan dana yang terdapat masih tetap dipakai dengan maksimal untuk tangani permasalahan banjir.
Hal tersebut termasuk peruntukan bujet untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur pengaturan banjir seperti pompa air, pintu air, dan pembaruan aliran drainase yang bisa langsung kurangi imbas banjir.
Adapun berkaitan normalisasi sungai, hal tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Tugas Umum (PU). Program itu mencakup pengerukan dan perluasan sungai, dan kenaikan kemampuan waduk dan aliran drainase.
“Beberapa program ini direncanakan untuk memuat dan menyalurkan air dengan lebih bagus, kurangi kubangan air, dan kurangi dampak negatif banjir kiriman yang tiba dari wilayah sekitaran Jakarta,” kata Hendri.
Mengarah data per 6 Desember 202, Pemerintah provinsi DKI sudah menggali sekitar 1.026.879 mtr. kubik (m3) sedimen di waduk, situ, embung, kali atau sungai di lima daerah kota buat memperhitungkan banjir.
Dari jumlahnya sedimen yang dikeruk itu, sekitar 587.107 m3 adalah kubikasi pengerukan waduk/situ/embung, sedangkan untuk pengerukan kali/sungai capai 286.284 m3 dan 158.486 m3 untuk pengerukan aliran tersier atau penyambung (PHB).
Tahun ini, DKI menarget sekitar satu juta m3 lumpur dan sedimen dari 13 sungai dan waduk bisa dikeruk dengan berkesinambungan. Pengerukan dilaksanakan sampai bulan Agustus 2025, termasuk saat Ramadhan.
Adapun dalam menangani banjir kiriman dari beragam wilayah, Hendri menjelaskan, Pemerintah provinsi DKI membuat kolaborasi bersama Pemerintahan Pusat, atau dengan pemda di hilir saluran sungai yang melewati Jakarta.
“Untuk menangani banjir kiriman, kerjasama di antara Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PU penting,” tutur ia.
Kementerian PU bertanggungjawab pada pengendalian wilayah saluran sungai (DAS) dan infrastruktur bendungan dan normalisasi sungai yang terdapat di daerah hilir, sedangkan Pemerintah provinsi DKI lebih konsentrasi pada pengaturan drainase dan pengendalian saluran air dalam kota dan normalisasi kali.
Kolaborasi ini, tambah Hendri, pastikan pengatasan banjir bisa dilaksanakan dengan lengkap, dari hilir sampai hulu.
Dalam pada itu, banjir menerpa Jakarta dalam 3 hari paling akhir, karena siraman hujan dengan intensif tinggi di daerah itu semenjak Minggu (2/3).
+ There are no comments
Add yours