Jokowi Dikeluarkan PDIP, Bekas Juru bicara Presiden SBY Singgung Karma Politik

serf-dediennesante.com – Bekas Juru mgo55  Berbicara Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal ikut memberi komentar pemberhentian Joko Widodo ( Jokowi ) dan anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ).

Pemberhentian itu sudah sah dipublikasikan oleh Ketua Sektor Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan barisan Pengurus DPP PDIP dalam info lewat video pada Senin (16/12/2024).

SK pemberhentian Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemberhentian Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Dan pemberhentian Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024.

“DPP Partai akan umumkan surat keputusan pemberhentian pada saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, saudara Bobby Nasution, dan 27 anggota yang lain terkena pemberhentian,” jelas Komarudin dalam penjelasannya, Senin (16/12/2024).

Dino Patti Djalal memandang pemberhentian yang sudah dilakukan PDIP pada Jokowi dan keluarganya sebagai karma politik. Bekas Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) zaman Presiden SBY itu menyentuh Kembali ada konspirasi menggantikan partai Demokrat pada 2021 lalu.

“Pemberhentian dari PDIP mungkin ialah karma politik untuk Jokowi, karena dahulu dari Istana sempat ada konspirasi untuk scr tidak sah menggantikan Partai Demokrat,” tulis Dino Patti Djalal di akun X pribadinya @dinopattidjalal, Selasa (17/12/2024).

Menurut dia, sesudah sukses gagalkan usaha pengambilalihan partai, Demokrat sebelumnya tidak pernah lakukan pembalasan pada beberapa aktornya.

“Demokrat, stlh sukses menaklukkan usaha take over ini, sebelumnya tidak pernah membalasnya. Karma terjadi dlm bentuk lain,” tulis Dino kembali.

Kilas Kembali Usaha Mengambil Pindah Demokrat

Rumor ambil alihan Partai Demokrat awalannya dikatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 1 Februari 2021.

Dia menunjuk beberapa bekas kader dan kader Demokrat terturut dalam usaha pengambilalihan itu yang mempunyai tujuan jadikan Demokrat sebagai kendaraan politik di Pemilihan presiden 2024.

Tuduhan AHY itu dipertegas kembali oleh Kepala Tubuh Komunikasi Vital DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Dia menyebutkan Kepala Staff Presiden Moeldoko ingin menggantikan kepimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional.

Tuduhan AHY bisa dibuktikan dengan diadakannya Konferensi Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. KLB Deliserdang pilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.