serf-dediennesante.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menerangkan argumen ada pembongkaran susunan organisasi di Kementerian Keuangan yang mencakup pembangunan Direktorat Jenderal (Ditjen) Taktik Ekonomi dan Pajak, Ditjen Kestabilan dan Peningkatan Bidang Keuangan, dan Tubuh Tehnologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.
Dia menerangkan, untuk peralihan Tubuh Peraturan Pajak (BKF) menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Taktik Ekonomi dan Pajak didasari pada ketentuan organisasi di mana peranan pendefinisian peraturan lebih cocok digenggam oleh direktorat jenderal dibanding tubuh.
“Barusan saya sebut yang BKF, barusan akan digerakkan berbentuk ditjen untuk taktik ekonomi dan pajak itu untuk dilaksanakan peralihan nomenklatur karena untuk ikuti etika di mana direktur jenderal keluarkan kebijakan, sedangkan tubuh tidak,” kata Sri Mulyani saat pertemuan jurnalis APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat.
Selanjutnya, dibuatnya Ditjen Kestabilan dan Peningkatan Bidang Keuangan memiliki tujuan vital untuk perkuat peranan Kementerian Keuangan dalam Komite Kestabilan Mekanisme Keuangan (KSSK).
Sri Mulyani memandang jika peranan Kementerian Keuangan menjadi makin signifikan dalam menjaga kestabilan bidang keuangan, khususnya dengan pertambahan wewenang kementerian di bagian ini.
“Kita kerap menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan beragam undang-undang P2SK, peran kita jadi lebih kritis dan karena itu perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang sejauh ini digenggam sahli (staff pakar) yang umumnya tidak mempunyai susunan,” terangnya.
Disamping itu, tambahan Tubuh Tehnologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan diperuntukkan buat perkuat infrastruktur digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Tubuh ini bisa menjadi pendorong khusus alih bentuk digital kementerian dengan fokus pada peningkatan tehnologi digital dan kemampuan intelijen keuangan.
Menurut Sri Mulyani, tubuh ini penting untuk hadapi perubahan digitalisasi global dan dalam tingkatkan kekuatan analitik dan pendayagunaan kepandaian artifisial (AI).
“Intelijen keuangan bukan hanya dari segi hardware atau mekanisme piranti keras, tetapi software dan khususnya untuk intelijen data analitik dan kekuatan untuk selalu tingkatkan kemampuan artificial intelligence kita. Ini menjadi satu diantara sektor yang hendak terus dipertingkat kemampuannya,” katanya.
Selanjutnya, Bendahara Negara itu menerangkan meskipun Kementerian Keuangan sekarang ini ada secara langsung di bawah Presiden, kementerian ini masih tetap bekerja kuat dengan semua kementerian koordinator (kemenko) dan memberikan dukungan beragam fokus peraturan lintasi bidang.
Begitupun dengan peranan tiga wakil menkeu yang didelegasikan untuk bekerjasama dengan tiap menteri koordinator (menko) buat pastikan koordinir yang lebih bagus antara kementerian, termasuk dengan Menko Ekonomi (Airlangga Hartarto) berkaitan peraturan perdagangan dan industri.
“Ini memvisualisasikan meskipun kami tidak di bawah menko, tetapi kami memberikan dukungan dan kerja sama dengan semua menko serta secara langsung dengan beberapa menteri seperti tempo hari kami dengan Menteri ESDM, ini hari dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan jadi fokus utama,” sambungnya.
Dalam peralihan susunan organisasi ini, dianya memperjelas jika peralihan memang direncanakan untuk sesuaikan beberapa fungsi Kementerian Keuangan dengan rintangan ekonomi dan keuangan yang tetap berkembang sekalian perkuat posisi kementerian dalam hadapi digitalisasi dan peralihan bidang keuangan.