Jokowi Tanggapan Anies masalah Index Demokrasi Turun: Presiden Dimaki, Istana Didemo Tidak Permasalahan

MGO777, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menentang kritik dari capres (calon presiden) nomor urut 1, Anies Baswedan yang menyebutkan index demokrasi Indonesia sekarang ini turun. Jokowi menjelaskan sekarang ini warga bebas sampaikan gagasannya di ruangan public.

Bahkan juga, katanya, masih tetap ada warga yang membentak-bentak dan merendakan presiden. Jokowi juga tidak jadi masalah dengan dicaci dan dijelekkan warga.

“Yang terang kita ini kan sebelumnya tidak pernah lakukan pemisahan-pembatasan apapun itu. Dalam bicara, dalam memiliki pendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang cacian presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan biasa saja,” terang Jokowi selesai mengevaluasi project MRT Jakarta FASE 2A di Monas Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).

Disamping itu, Jokowi menjelaskan kepada wartawan MGO303 warga tetap dibebaskan untuk sampaikan inspirasi lewat tindakan demo. Tetapi, ia akan jadikan kritik dari Anies itu sebagai bahan penilaian.

“Di patung kuda, di muka Istana demonstrasi hampir tiap minggu, tiap hari ada juga. engga ada permasalahan,” kata Jokowi.

Awalnya, Capres (calon presiden) nomor urut satu Anies Baswedan bicara masalah topik pengokohan demokrasi di Tanah Air. Moderator diskusi membacakan pertanyaan dari panelis, yaitu salah satunya pilar penting demokrasi ialah partai politik, tetapi keyakinan public ke partai politik di RI selalu rendah, apa peraturan yang hendak anda kerjakan untuk lakukan pembenahan tata urus partai politik.

“Saya pikir itu lebih dari parpol, masyarakat tidak yakin lewat proses demokrasi yang saat ini terjadi,” kata Anies dalam diskusi calon presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).

Kurangnya Peranan Oposisi

Anies menjelaskan, jika berbicara masalah demokrasi karena itu minimum ada 3 hal. Satu ada kebebasan untuk bicara. Ke-2 , ada oposisi yang bebas untuk mengomentari pemerintahan dan jadi pengimbang pemerintahan, dan ke-3 ada proses pemilu pemilihan presiden, pemilihan presiden yang netral, terbuka, adil dan jujur.

“Dan jika kita tonton, belakangan ini alami masalah. Kita saksikan bagaimana kekebasan bicara turun, termasuk mengomentari partai politik. Dan angka demokrasi kita, index demokrasi turun,” sebut Anies

Bahkan juga, lanjut Anies, pasal-pasal yang memberi wewenang untuk dipakai dengan karet untuk pengkritik, contoh UU ITE hingga kebebasan bicara terusik.

Kurangnya Peranan Oposisi

Anies menjelaskan, sekarang ini kurang sekali oposisi. Karena itu, ujiannya ialah dapatkah pemilu diadakan netral, jujur adil.

Ia juga menjelaskan, untuk kembalikan keyakinan partai politik karena itu memerlukan peranan negara. Anies menjelaskan, peranan fundamental partai politik ini membutuhkan ongkos, dan ongkos partai politik sejauh ini sebelumnya tidak pernah jadi perhatian sebagaimana untuk kampanye untuk operasional semuanya ada ongkosnya.

“Telah waktunya pendanaan politik dihitung betul ada transparan sehingg masyarakat menyaksikan ini insititusi dapat dipertanggungjawabkan. hingga reformnya ialah pendanaan politik oleh partai politik,” katanya.